LBH Keadilan Pertanyakan Status Kota Layak Anak di Tangsel

TEMPO.CO, Jakarta - Abdul Hamim Jauzie dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mengatakan Tangerang Selatan tidak lagi pantas  menyandang status sebagai kota layak anak. Justru sebaliknya, menjadi kota yang tidak ramah atau bahkan berbahaya bagi anak-anak.
Hal ini dikarenakan dalam satu bulan terakhir ini Kepolisian Resor Tangerang Selatan mengungkap enam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
"Bisa dibayangkan, jika dalam kurun waktu sebulan, terjadi enam kekerasan seksual terhadap anak, maka berarti dalam lima hari telah terjadi satu kekerasan seksual," katanya saat dihubungi Tempo Rabu 17 Mei 2017.



Menurut Hamim, selain peran orang tua dan masyarakat, maraknya kekerasan seksual juga menjadi tanggung  jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai sebagai perwakilan negara yang berkewajiban melakukan pengormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana telah dimandatkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014.
"Kalaupun sosialisasi dilakukan, itu hanya sebatas formalitas untuk mengejar kuantitas karena yang dikejar oleh pemerintah kota Tangerang Selatan hanya status sebagai kota layak anak," kata Hamim.
Hamim juga mempertanyakan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan.

"Jadi kerja dari Satgas Perlindungan Anak yang kerap dibanggakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan itu kemana, jangan hanya membentuk kemudian dicatatakan di MURI atau seremonial lainnya saja yang dilakukan," katanya.
Sebelumnya jajaran kepolisian resor Tangerang Selatan menangkap enam pelaku dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kepala Satuan Reserse kriminal Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Alexander membenarkan hal itu, setidaknya sudah ada enam tersangka yang diamankan oleh pihaknya.MUHAMMAD KURNIANTO

Sumber: https://metro.tempo.co/read/876246/lbh-keadilan-pertanyakan-status-kota-layak-anak-di-tangsel

0 Response to "LBH Keadilan Pertanyakan Status Kota Layak Anak di Tangsel "